Kelompok 5 :

Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2001, terdapat enam program yang ditekankan oleh Presiden Megawati dalam kabinetnya yang dinamakan Kabunet Gotong Royong, salah satu yang mendapat sorotan penting adalah implementasi politik luar negerinya yaitu melaksanakan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat negara dan bangsa, serta mengembalikan kepercayaan dari negara-negara asing, termasuk lembaga-lembaga donor internasional, investor, dan pemerintah. Presiden Megawati menambahkan, bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang intinya adalah untuk memulihkan martabat negara dan bangsa, serta mengembalikan kepercayaan dari negara-negara asing, harus pula memperhatikan pemulihan dan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan pertahanan. Sistem yang disiplin serta aparat keamanan yang efektif harus kita butuhkan, yang berada di bawah kendali pemerintah, tetapi tetap membawa aspirasi rakyat.

Perihal fokus utama politik luar negeri Indonesia yang menekankan pada ‘perbaikan image bangsa dan mengembalikan kepercayaan pihak dunia luar, maka unsur stabilitas keamanan di bawah pengawasan pemerintah, dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan kata kunci penting; keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dikatakan merupakan hal-hal yang menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Megawati dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Lebih jauh Presiden Megawati juga melihat bahwa reformasi nasional dan penciptaan situasi masyarakat yang lebih demokratis memerlukan peran TNI yang dinamis, siap, dan mampu melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan yang ada.

Rakyat umumnya diarahkan untuk lebih berorientasi pada Polri, dan tidak perlu langsung berhubungan dengan aparat TNI dalam hal isu-isu menyangkut keamanan atas dirinya, keluaraganya, dan lingkungannya. Pola hubungan yang demikian menunjukkan bahwa Presiden Megawati konsisten perlunya penataan hubungan sipil-militer yang baru, berbeda dengan masa sebelumnya (terutama di era Orde Baru, dan pasca krisis 1999-2000). Hal tersebut juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Megawati. Karena suatu bentuk penyesuaian terhadap hal-hal yang baru tidak mudah diimplememtasikan dalam waktu singkat dan diperlukan sosialisasi serta penyesuaian yang bersifat timbal balik. Namun, satu hal telah berani ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Megawati bahwa kalau di AS hubungan sipil dan polisi menjadi ‘kendali keamanan’ bagi masyarakat sipil umumnya, maka hal tersebut juga menjadi perhatian Indonesia. Intinya, Indonesia pun dapat melakukan sesuatu yang penting bagi hubungan sipil-militer.

Menunjang peran baru TNI maupun Polri tersebut, memang pemerintahan Presiden Megawati tampaknya cukup sibuk, karena berbagai ketentuan maupun perundangan mau tidak mau harus pula diwujudkan, disamping soal-soal yang terkait dengan logistik persenjataan yang perlu diperbaharui (mengingat banyak komponen Alutsista yang tidak layak lagi untuk dipertahankan). Dalam hal yang terakhir ini, merupakan hal yang cukup sulit bagi Indonesia untuk menyakinkan pihak-pihak di AS (para anggota Kongres maupun Senat) yang sejak kasus Peristiwa Berdarah di Dilli (1999) ‘makin memperketat’ embargo senjata terhadap Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, bagi pemerintahan Presiden Megawati bukanlah hal yang mudah, karena disamping harus menyakinkan pihak-pihak di AS – Indonesia juga tidak luput dari berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik di wilayah di Indonesia Timur (Poso, Palu, Maluku Utara, Papua Barat), dan wilayah Aceh. Ini berarti pula bahwa Presiden Megawati harus menghadapi tantangan dalam bentuk dua pihak sekaligus yaitu; konflik-konflik etnis di tingkat domestik yang meningkat pada pasca reformasi, dan tantangan diplomasi terhadap AS yang tidak ringan, dimana tidak saja harus melakukan respon tapi juga harus merebut simpati terutama pihak Kongres dan Senat di AS.

Oleh sebab itulah upaya reformasi hubungan sipil-militer semasa pemerintahan Presiden Megawati tidak hanya penting bagi konteks politik domestik, tapi hal itu menjadi basis utama agar image militer Indonesia di mata AS maupun negara-negara Barat lainnya makin baik. Menindaklanjuti upaya tersebut, Presiden Megawati mengunjungi AS seminggu setelah peristiwa ‘nine-eleven’ (11 September 2001), dan beliau merupakan pimpinan negara berkembang pertama yang bertemu dengan Presiden George Bush pasca kejadian itu. Begitu pula berbagai transaksi lobi dan pekerjaam public relations dengan mitra AS terus dilakukan sampai 2004 (termasuk dengan bekas senator AS, Bob Dole, Alston and Bird.

Upaya berbagai pihak di era Megawati tersebut akhirnya berbuah hasil, yaitu Collin Powell pada Januari 2005 mengatakan akan menawarkan suku cadang untuk pesawat militer C-130. Kendatipun tawaran AS tersebut muncul setelah terjadinya tsunami dahsyat di Aceh, namun pihak-pihak LSM pemerhati HAM di AS maupun dunia umumnya tetap mengecam kebijakan Powell tersebut dengan mengatakan tsunami seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mendukung militer Indonesia. Alhasil dari kasus C-130 tersebut upaya diplomasi semasa pemerintahan Presiden Megawati tidak langsung berbuah hasil, tapi justru baru terkabul setelah Megawati tidak lagi memerintah (Januari 2005).

Disamping kunjungan Presiden Megawati ke Washington pada pertengahan September 2001, Presiden George Bush Jr. Kembali bertemu dengan kepala negara Republik Indonesia tersebut pada 22 Oktober 2003 di Bali International airport, Bali Denpasar. Pertemuan tersebut kembali melahirkan Joint Press Availability antara kedua kepala negera tersebut. Presiden Megawati kembali menekankan beberapa poin penting dalam pembicaraan yang bersifat bilateral antara Indonesia-Amerika Serikat isu-isu yang penting dan mendapatkan perhatian bersama yaitu menyangkut terorisme, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia. Menanggapi pernyataan Presiden Megawati tersebut, Presiden George Bush tampaknya tidak keberatan dengan hal-hal yang menjadi perhatian Indonesia tersebut, dan secara umum dapat dikatakan terdapat kesamaan pandangan antar kedua negara dan atas poin-poin tersebut. Ini merupakan pertanda penting bahwa hubungan baik dan erat antar kedua negara perlu dilandasai oleh pandangan yang sama menyangkut respon terhadap teror.

Kesimpulan

Hal-hal diatas mengindikasikan bahwa baik pemerintah AS dibawah Presiden George Bush Jr dan Presiden Megawati sudah saling mengerti dan saling menunjang akan perlunya kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang. Kendatipun Indonesia adalah penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara nomor tiga yang menganut sistem politik demokrasi, namun kesamaan pandang dalam hal penanganan soal-soal teroris dan keamanan dalam arti luas, telah cukup memberikan dampak positif. Ini berarti bahwa pemerintahan Presiden George Bush Jr makin yakin, bahwa Islam, demokrasi, dan teroris bukan menjadi prioritas asumsi yang saling berhubungan dan tumbuh subur di Indonesia. Teroris memang masih ada di bumi Indonesia, namun pemimpin seperti Presiden Megawati tetap yakin dan konsisten bahwa Indonesia tidak pernah mau berkompromi dengan para teroris. Hal-hal tersebut merupakan makna penting bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pasca peristiwa ‘nine-eleven’.

 ..........................................................................................................................................................................

Referensi

Mas'oed, Mochtar. (1989). Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan

         Teoritisasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

             Nye, Joseph. S. (1992). Memimpin Dunia, Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah.   

         Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wuryandari, G. (2008). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik.  

         Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

...........................................................................................................................................................................